Sekolah Rakyat Perluas Akses Pendidikan, Revitalisasi Sekolah Tetap Berjalan

Kehadiran Sekolah Rakyat tidak menggantikan fungsi sekolah negeri, melainkan menambah jalur afirmasi bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang menghadapi hambatan ekonomi maupun sosial untuk memperoleh pendidikan. Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Prof. M. Nuh, sejak 25 Maret 2025 menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk melengkapi sekolah yang sudah ada dan menjangkau anak yang belum memperoleh akses pendidikan secara memadai. Modelnya berupa pendidikan gratis berasrama sehingga kebutuhan belajar dan kehidupan sehari-hari peserta didik dapat ditangani secara lebih terintegrasi.

Perluasan Sekolah Rakyat juga tidak berarti program perbaikan sekolah negeri dihentikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 5 Juni 2026 menyatakan sedikitnya 71.000 satuan pendidikan ditargetkan memperoleh dukungan revitalisasi sepanjang 2026, terdiri atas sekitar 11.744 sekolah yang telah dialokasikan melalui APBN dan tambahan minimal 60.000 sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti sebelumnya menyebut sekitar Rp14 triliun telah diamankan dalam APBN 2026 untuk program revitalisasi, dengan prioritas sekolah rusak berat, wilayah 3T, dan daerah terdampak bencana. Artinya, pengembangan Sekolah Rakyat dan perbaikan sekolah yang telah berdiri berjalan melalui jalur kebijakan yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Pada tahun ajaran 2026/2027, pemerintah memperluas Sekolah Rakyat dari 166 menjadi 182 titik. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadhana pada 22 Juli 2026 menyampaikan bahwa program tersebut diarahkan untuk memperbesar akses bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pada tahun ajaran sebelumnya, 166 Sekolah Rakyat telah menampung 14.776 peserta didik, sementara keseluruhan jumlah peserta didik yang telah ada dan target tambahan pada 2026 mencapai sekitar 43.344 anak.

Dari sisi pendidikan, Sekolah Rakyat tetap berada dalam kerangka akademik yang melibatkan Kemendikdasmen. Menteri Abdul Mu'ti menjelaskan kementeriannya mendukung penyediaan kurikulum dan skema guru, sedangkan materi pembelajaran mengikuti pendidikan formal dengan pendekatan yang disesuaikan terhadap kemampuan murid. Pelibatan taruna Akmil yang mulai dibahas pada 2026 pun, menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 30 Juni 2026, ditujukan untuk pembiasaan kemandirian dalam kehidupan asrama seperti merapikan tempat tidur dan perlengkapan pribadi, bukan pelatihan militer. Fakta tersebut menunjukkan evaluasi terhadap Sekolah Rakyat tetap penting, tetapi penilaiannya sebaiknya didasarkan pada kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hasil belajar, transparansi anggaran, dan dampaknya terhadap peserta didik.